Pemerintah yang tidak kompeten
Opini · Tata Kelola Pemerintahan · Oktober 2026 Kursi menteri semestinya diisi orang yang paham bidangnya. Kenyataannya, kritik soal menteri yang dianggap kurang kompeten muncul di hampir setiap kabinet. Tulisan ini membahas mengapa itu terus terjadi dan apa yang bisa diperbaiki. Menteri adalah jabatan politik, tapi dampaknya teknis Di Indonesia, menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Penunjukan ini disebut hak prerogatif. Artinya, tidak ada uji kelayakan terbuka seperti yang berlaku untuk jabatan lain. Sebuah kajian hukum di Jurnal Universitas Bhayangkara (2026) menyebut aturan tentang jabatan menteri masih longgar sehingga proses pemilihannya sangat bergantung pada kehendak presiden. Padahal keputusan seorang menteri menyentuh urusan teknis yang sangat nyata: harga pangan, layanan kesehatan, mutu pendidikan, hingga izin tanah. Salah memilih orang berarti program kerja bisa mandek dan masyarakat yang menanggung akibatnya. Tiga penyebab ya...